JYP Entertainment menuai kontroversi setelah terungkap mengajukan hak paten merek dagang luar negeri untuk proyek berskala besar bertajuk ‘FANOMENON’ secara independen.
‘FANOMENON’ merupakan proyek budaya K-pop akbar yang dipromosikan oleh Komite Kepresidenan untuk Pertukaran Budaya Populer, sebuah lembaga penasihat presiden di mana pendiri JYP, J.Y. Park, bertindak sebagai salah satu ketuanya. Isu ini semakin memanas karena pendaftaran merek dagang tersebut dilaporkan dilakukan berbarengan saat J.Y. Park sedang menjalankan tugas resmi negara di Amerika Serikat menggunakan dana perjalanan pemerintah.
Menanggapi polemik yang terjadi, pihak Komite Kepresidenan pada 24 September memberikan klarifikasi bahwa JYP tengah memproses pendaftaran prioritas demi mengamankan hak di pasar global dengan cepat. Hak merek dagang tersebut rencananya akan segera dialihkan kepada korporasi khusus yang kelak mengeksekusi jalannya proyek ‘FANOMENON’.
Meski demikian, politisi Partai Kekuatan Rakyat, Bae Hyun Jin, melayangkan kritik tajam melalui media sosialnya. Ia mempertanyakan alasan di balik pendaftaran eksklusif tersebut serta mendesak adanya investigasi menyeluruh lantaran posisi J.Y. Park yang setingkat menteri diemban demi kepentingan publik.
Bae Hyun Jin menegaskan bahwa pihaknya berencana memanggil JYP Entertainment dan J.Y. Park dalam audit parlemen (National Audit). Menurutnya, sang musisi sekaligus pimpinan agensi tersebut harus memberikan penjelasan langsung kepada publik untuk menjawab dugaan adanya perlakuan istimewa atau potensi praktik korupsi.
Vibers, temukan berbagai informasi seputar KPop lainnya bersama Vibrance di Google News.