Kontroversi yang menjerat drama “Perfect Crown” kini memasuki babak baru yang lebih serius. Hal ini diketahui berdasarkan laporan yang disampaikan oleh berbagai media di Korea Selatan pada hari ini, 26 Mei 2026.
Menurut laporan yang dibuat, gelombang protes masyarakat akhirnya mencapai ranah hukum setelah petisi publik di Majelis Nasional terkait dugaan distorsi sejarah secara resmi memenuhi batas minimum tanda tangan untuk ditinjau lebih lanjut.
Hingga hari ini, petisi yang menuntut penghentian dan penghapusan konten drama tersebut telah menembus lebih dari 50.000 tanda tangan. Berdasarkan regulasi hukum di Korea Selatan, setiap petisi yang berhasil mengumpulkan minimal 50.000 dukungan dalam kurun waktu 30 hari wajib dilimpahkan ke komite parlemen terkait untuk dievaluasi secara resmi.
Pihak pembuat petisi menegaskan bahwa meskipun drama ini berlatar belakang dunia fiksi, visualisasi yang ditampilkan justru mengadopsi pakaian, tata krama, hingga istilah khas Tiongkok secara serampangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk perampasan budaya sekaligus manipulasi sejarah. Lebih lanjut, petisi tersebut menyoroti bagaimana tayangan ini mencederai sentimen publik serta berpotensi menyebarkan citra keliru mengenai identitas budaya Korea ke kancah global. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya menuntut penghentian siaran di televisi, tetapi juga pembersihan total konten tersebut dari seluruh platform video-on-demand (VOD) dan layanan over-the-top (OTT). Parlemen pun didesak untuk segera merumuskan regulasi tegas guna memayungi industri kreatif dari ancaman infiltrasi budaya serupa di masa mendatang.
Krisis yang menimpa “Perfect Crown” ini langsung mengingatkan publik pada skandal drama “Joseon Exorcist” yang dibatalkan penayangannya pada tahun 2021 akibat tuduhan serupa. Bedanya, jika dahulu boikot massal membuat sponsor mundur dan stasiun TV SBS langsung menghentikan tayangan hanya dalam dua episode, petisi kali ini melangkah lebih jauh dengan menargetkan penghapusan total dari platform digital internasional. Dampaknya, perdebatan di tingkat parlemen diprediksi akan meluas hingga membahas regulasi revisi konten kontroversial bagi lembaga penyiaran, tanggung jawab perbaikan untuk versi distribusi luar negeri, serta kewajiban pelibatan ahli sejarah sejak awal proses produksi.
Di sisi lain, tekanan terhadap tim produksi semakin berat karena Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan kabarnya telah menginstruksikan Badan Konten Kreatif Korea (KOCCA) untuk menyelidiki kucuran dana yang dialokasikan bagi proyek ini. “Perfect Crown” sendiri sebelumnya terpilih sebagai salah satu proyek utama yang menerima subsidi dari program dukungan produksi konten khusus OTT tahun 2025. Pihak agensi dijadwalkan melakukan evaluasi menyeluruh pada bulan Mei ini, dan jika drama tersebut terbukti menyalahi ketentuan atau dianggap tidak layak, pemerintah tidak ragu untuk menarik kembali seluruh dana bantuan yang telah diberikan.
Vibers, temukan berbagai informasi seputar KPop lainnya bersama Vibrance di Google News.